tajuk

Kehadiran JK di Negeri Kepala Naga

Dulu, Riau bangga mempunyai Batam. Pulau kecil yang kini sudah menjadi bagian wilayah Provinsi Kepulauan Riau itu, digadang-gadang bakal mengikuti jejak Singapura; menjadi kota rujukan dunia, tempat kemajuan dan kemakmuran bermuara.
Sebelumnya, negeri itu hanyalah pulau dengan penduduk pribumi yang bangga dengan hasil melautnya. Lalu, untuk menyulapnya agar bisa menjadi Singapura, pemerintah membentuk sebuah badan khusus yang kemudian diberi nama Otorita Batam (OB), penguasa tunggal yang menentukan hitam-putihnya sebuah kebijakan di sana.
Sayang, walau OB sudah jadi penguasa tunggal sejak 1971, Batam tetap tak mampu mengejar Singapura. Jangankan mengalahkan, berjalan sejajar pun tidak. Sampai sekarang, mimpi menjadi kota maju masih dalam batas angan-angan yang tak sampai.
Kemudian, setelah Batam menjadi bagian Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau pun coba mencari alternatif kota yang akan disulap menjadi kota maju. Tentu saja letak geografis dan kedekatan dengan akses dunia internasional menjadi pertimbangan utama. Dari sekian banyak wilayah yang dipersiapkan, Dumai dianggap paling potensial. Letaknya paling berhadap-hadapan dengan jalur pelayaran internasional; Selat Melaka. Infrastruktur berupa pelabuhan juga sudah tersedia, walaupun harus dilakukan pembenahan di sana-sini. Kota nelayan sebelum tahun 1950-an ini, juga memiliki sejumlah perusahaan multinasional dan kawasan industri. Dapat dikata, Dumai adalah kepala naga Sumatera. Kawasan paling potensial di Riau.
Tapi, membandingkan Dumai dengan Singapura, atau beberapa negara lainnya, tentu seperti membandingkan David dengan Golliath, bagai mengadu mentimun dengan durian. Untuk menjadikannya kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih diganjal oleh kekurangan fasilitas di sana-sini. Jalan akses ke berbagai wilayah industru saja, seperti ke Pelintung, masih jauh dari kalimat layak.
Pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah bagaimana mungkin Riau bisa menyulap Dumai menjadi sebuah kawasan yang disegani serta bertaraf internasional, sementara kebijakan ke arah itu masih setengah-setengah. Tidak diikuti dengan aksi nyata dan monumental. Padahal, dengan kondisi Dumai yang masih seperti itu, perlu tindakan sporadis. Penganggaran infrastruktur tidak bisa hanya mengharapkan APBD Provinsi Riau, apalagi APBD Kota Dumai saja. Bisa lapuk pelabuhan tu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) belum juga akan terujud. Pemerintah Pusat harus ikut memikirkan dan mengucurkan dananya untuk kawasan itu. Kalau untuk pembangunan Otorita Batam pemerintah bisa bertindak sporadis (walau ternyata masih tidak berhasil), maka untuk pembangunan Dumai juga harus sporadis. Bahkan harus lebih sporadis.
Kamis (7/2), Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla berkunjung ke Dumai. Dia diterima langsung Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Wali Kota Dumai Zulkifli As, serta berbagai unsur penting lainnya. Bersama Wapres juga ikut sejumlah Menteri Kabinet.
Apa komentar pria berkumis yang akrab disapa JK ini? Menjadikan Dumai sebagai kawasan ekonomi khusus itu mudah. Tapi, saat ini Dumai belum siap. ’’Perbaiki infrastrukturnya,’’ katanya.
Soal kekuarangan infrastruktur ini, semua orang sudah tahu. Tapi, selama ini pemerintah provinsi dan kota masih belum mampu (atau tak mau?). Maka mau tak mau, pemerintah pusat harus turun langsung. Bukan hanya meninjau, tapi juga mencurahkan dana dalam jumlah banyak.
Sekarang, Dumai menunggu keseriusan Pemerintah Pusat untuk mengucurkan dana. Seperti janji JK di depan masyarakat Riau, Pusat akan membantu pendanaan untuk pembangunan Dumai.
Kita tunggu janji itu…***